NEWS-Rapat Kerja dalam rangka Sinergi dengan Stakeholder pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau yang di selenggarakan oleh Deputi Dayamas BNN. Acara ini disleenggarakan pada Selasa (30/3) di Ball Room Nagoya Hotel Batam. Adapun narasumbernya yaitu 1). Ibu Riama Manurung, S.H., M.H (Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam), 2). Bapak Teguh Iman Wahyudi, S.H., M.H. Direktur Dayatif , 3). Bapak Dr. H. Muhammad Zaenudin, S.Si., M.Sc. (Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam).
Rapat diawali sambutan dan Pembukaan oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN, dalam sambutannya menyampaikan ancaman Narkoba sekarang ini kian nyata adanya di indonesia maka dari itu kita perang melawan narkoba dan harus menang, tentunya BNN tidak bisa sendirian diperlukan peran dari stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dilanjutkan Sambutan Wakil Gubernur Kepri Ibu Hj. Marlin Agustin, dalam sambutannya menyampaikan berbicara tentang Narkoba bagi saya sangat mengerikan dan prihatin karena ini akan merusak anak bangsa. Banyak program yang sudah pemerintah daerah untuk masyarakat yang kita berdayakan dan juga komunitas anak – anak. Untuk belakang padang agak sulit untuk berkoordinasi tetapi kita dari pemda akan melihat lebih jauh lagi potensi yang ada disana dan bersinergi dengan BNN tentunya ini bisa untuk pencegahan narkoba dengan bersinergi BNN dan Ibu – ibu PKK kita pasti bisa.
Dilanjutkan paparan Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN menyampaikan dalam paparannya ini merupakan rangkaian dari dua giat sebelumnya, yaitu pemetaan kawasan rawan Narkoba dan pemetaan potensi sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif beberapa waktu lalu.
Bertujuan untuk menyatukan persepsi antara BNN dengan stakeholder agar nantinya dapat berkontribusi dalam penanganan permasalahan Narkoba juga untuk menyatukan dan menyamakan mindset kita agar mereka turut serta dan berkontribusi dalam menangani permasalahan Narkoba, khususnya pada daerah-daerah yang sudah dipetakan yang termasuk daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNNP Kepulauan Riau memiliki 11 titik lokasi kawasan rawan Narkoba yang membutuhkan intervensi program P4GN.
Selain itu, hasil survei prevalensi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh BNN dan LIPI pada tahun 2019 menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Kepulauan Riau pada kategori pernah pakai adalah sebanyak 0,40% atau 4.620 jiwa sedangkan pada kategori setahun pakai sebanyak 0,30% atau 3.080 jiwa.
Ditambah lagi dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari gugusan dua pulau besar dan kecil, yaitu gugusan pulau-pulau kecil disekitarnya membuat provinsi ini memiliki banyak jalur masuk terbuka dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap peredaran gelap Narkoba, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif dari seluruh pihak.
Oleh karena itu, kehadiran 50 orang peserta yang berasal dari TNI, Polri, para stakeholder lainnya pada kegiatan rapat kerja ini membuktikan dukungan dan komitmen dalam penguatan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kepulauan Riau
Melalui kegiatan ini, Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN berharap dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah rawan agar berdaya guna tanpa harus bersentuhan dengan Narkoba dan kawasan yang semula masuk dalam kategori bahaya, bisa diturunkan menjadi waspada atau siaga bahkan kalau bisa menjadi kawasan yang aman.
Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN mengapresiasi semangat dan hasil rapat kerja yang dirumuskan melalui bentuk-bentuk komitmen yang diyakini dapat menjadi solusi bersama dalam melawan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.
Ibu Riama Manurung, S.H. M.H. Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam dengan tema: Kebijakan dan Sinergi Pemerintah daerah dalam program pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Kepri. dalam paparannya menjelaskan bahwa BNN sebagai stimulus awal dalam mengintervensi kawasan rawan narkoba di wilayah Kota Batam untuk selanjutnya Pemerintah Kota yg akan melakukan pembinaan pada masyarakatnya agar menjd masyarakat yg terampil , mandiri, bersih dari penyalahgunaan narkoba dengan regulasi – regulasi tentang P4GN , serta Perwako th 2019 tentangTim Terpadu dengan melaksanakan tes urine kpd seluruh karyawan , membentuk OPD Bersinar, bekerjasama dg Lapas Narkotika dlm pembinaan Narapidana Narkoba. menganggarkan dana utk program P4GN serta membentuk jaringan intelejen dimulai dr tingkat RT/RW yang dipimpin oleh Badan Kesbangpol.
Pemerintah Kota Batam mendukung program dan kegiatan BNN dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Paparan Dr. H. Muhammad zainudin, S.Si., M.Sc Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan alumni Politeknik Negeri Batam, dengan tema: Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan Ekonomi Kerakyatan. Dalam paparannya menyampaikan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan kita kuatkan agar lingkungannya baik, kesejahteraan baik, usahanya juga baik dab tercipta lingkungan Masyarakat yang sejahtera. Pusat pesantren juga bisa untuk tercipta bisnis dan menghidupkan perputaran uang di masyarakat. Koperasi untuk ekonomi kerakyatan program pengabdian masyarakat bisa disinergikan dengan Kampus Politeknik Negeri Batam yang mana kita mempunyai 6000 ribuan mahasiswa/mahasiswi.
“Peredarannya ternyata sudah masif di masyarakat kita, bahkan beberapa wilayah di Kepri dan Batam ternasuk kategori kawasan zona waspada. Banyak faktor yang mempengaruhinya serta banyak potensi titik peredaran yang perlu diwaspadai, apalagi kita berada di daerah perbatasan. Karenanya, butuh sinergitas semua pihak agara ikut berupaya menekan laju peredaran narkoba di masyarakat. Sesuai peran dan tupoksi masing-masing, sebagai pemerintah dan aparat, pengusaha dan tokoh masyarakat, akademisi dan yang lainnya. Mari bersinergi memerangi narkoba”, Tutur Pak Zaen.
Semoga kita bisa senantiasa besinergi untuk sama-sama bisa memberantas peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau wilayah dan Batam.
